Rabu, 04 Maret 2015
Sejarah Kabupaten Kampar
Putaran
waktu tanpa terasa telah mengantarkan Kabupaten Kampar pada usia yang lebih
dari setengah abad, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2010 Kabupaten Kampar
telah berusia 60 tahun. Dalam rentang waktu yang cukup panjang Kabupaten Kampar
telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, yang tidak bisa kita pungkiri,
merupakan hasil dari proses pembangunan selama ini.. Perubahan-perubahan itu
dapat kita lihat dan rasakan pada hampir seluruh aspek kehidupan, tentunya
sebagai bagian integral dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
Perkembangan yang terjadi disini sangat dipengaruhi dan diwarnai pula oleh
perkembangan Negara secara keseluruhan.Pembentukan Kabupaten Kampar tidak lepas
dari proses sejarah yang cukup panjang yang dipengaruhi oleh situasi dan
kondisi pada saat itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman pemerintahan
Jepang, zaman kemerdekaan hingga era otonomi daerah. Zaman Penjajahan Belanda.
Pada zaman Belandsa ini pembentukan Kabupaten Kampar telah mulai terlihat,
namun Kabupaten Kampar masih embrio, belum ada pengelompokkan biaya secara
pasti yang dapat dijadikan cikal bakal berdirinya Kabupaten Kampar. Saat itu
secara administrasi dan wilayah pemerintahannya, Kabupaten Kampar masih
berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah
yang sangat luas, seperti ; Pertama, Desa Swapraja meliputi : Rokan, Kuto
Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan yang merupakan suatu Lanschappen
atau raja-raja dibawah District Loofd Pasir Pengarayan yang dikepalai oleh
seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Aderah / wilayah yang
termasuk residensi Riau. Kedua, Kedemangan Bangkinang, membawahi kenegrian Batu
Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk residen Sumatra Barat,
karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah Minang Kabau yaitu
Nagari, Koto dan Teratak. Ketiga, Desa Swapraja Senapelan/ Pekanbaru meliputi
kewedanan Kampar Kiri, Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan Singingi sampai
kenegrian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi
Riau). Keempat, Desa Swapraja Pelalawan meliputi : Bunut, Pangkalan Kuras,
Langgam, Serapung dan Kualu Kampar (Residensi Riau).. Begitu luasnya cikal
bakal wilayah Kabupaten Kampar, mengakibatkan belum sempat diresmikannya
Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Tengah pada bulan Nopember
1948, disebabkan situasi diwaktu itu sudah genting antara Republik Indonesia
dengan Belanda. Zaman Pemerintahan Jepang Saat itu guna kepentingan militer
Kabupaten Kampar dijadikan satu Kabupaten, dengan nama Riau Nishi Bunshu
(Kabupaten Riau Barat) yang meliputi kewedanaan Bangkinang dan kewedanaan Pasir
Pengaraian. Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah proklamasi
Kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Lima
Puluh kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian administrasi pemerintahan
berturut-turut seperti : CU (Kecamatan), GUN (Kewedanaan), BUN (Kabupaten),
Kedemangan Bangkinang dimasukan kedalam Pekanbaru BUN (Kabupaten) Pekanbaru.
Zaman Kemerdekaan Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas
permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat Kewedanaan Bangkinang dan
pemuka-pemuka masyarakat Kewedanaan Bangkinang kepada pemerintah Keresidenan
Riau dan Sumatra Barat agar kewedanaan Bangkinang dikembalikan kepada status
semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatra Barat dan
terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk
Kabupaten Lima Puluh kota keresidenan Sumatra, dan Kepala Wilayah ditukar dengan
sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati. Untuk mempersiapkan pembentukkan
Pemerintah Provinsi dan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga
sendiri maka Komisariat Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi menetapkan peraturan
sementara daerah-daerah Kewedanaan dan daerah Kabupaten yang berhak mengatur
dan mengurus rumah tangga sendiri. Namun baru merupakan peraturan tentang
pembentukan Kabupaten Kampar dalam Provinsi Sumatra Tengah, dengan pembagian 11
(sebelas) Kabupaten di Sumatra Tengah yakni: Kabupaten Singgalang Pasaman
dengan ibukota Bukit Tinggi. Kabupaten Sinamar dengan ibukota Payakumbuh.
Kabupaten Talang dengan ibukota Solok. Kabupaten Samudera dengan ibukota
Pariaman. Kabupaten Kerinci/Pesisir Selatan dengan ibukota Sei. Penuh.
Kabupaten Kampar dengan ibukota Pekanbaru, meliputi daerah Kewedanaan
Bangkinang, Pekanbaru, kecuali Kecamatan Singingi, Pasir Pengarayan dan
Kecamatan Langgam. Kabupaten Indragiri dengan ibukota Rengat. Kabupaten
Bengkalis dengan ibukota Bengkalis. Meliputi Daerah Kewedanaan Bengkalis, Bagan
Siapi-api, Selat Panjang, Pelalawan kecuali Kecamatan Langgam dan Kewedanaan
Siak. Kabupaten Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjung Pinang. Kabupaten
Merangin dengan ibukota Muara Tebo. Kabupaten Batang Hari dengan ibukota Jambi.
Berdasarkan pembagian Kabupaten di Sumatra Tengah tersebut diketahui bahwa
tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokkan wilayah
Kabupaten Kampar. Sementara tanggal 1 Januari 1950 adalah tanggal ditunjuknya
DT. WAN ABDUL RAHMAN sebagai Bupati Kampar pertama, dengan tujuan untuk mengisi
kekosongan Pemerintahan, karena adanya penyerahan Kedaulatan Pemerintah
Republik Indonesia hasil Konfrensi Meja Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah
saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini
sesuai Ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor. 3/DC/STG/50 tentang
penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga
sendiri. Mulai tanggal 6 Februari tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama,
batas-batas wilayahya, rakyat/masyarakat yang mendiami wilayah dan pemerintah
yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1956
tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi
Sumatra Tengah Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu
daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat
dikeluarkannya ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah nomor. 3/DC/STG/50
tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor. 02 Tahun 1999 tentang hari jadi
Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, dan disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I
Riau Nomor : KPTS.60/II/1999 tanggal 4 Februari 1999 dan diundangkan dalam
lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar tahun 1999 Nomor. 01 tanggal
5 Februari 1999 Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan
aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) tanggal 4
Oktober 1999 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu
Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu,. Dua Kabupaten
baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan sebelumnya merupakan
wilayah Pembantu Bupati Wilayah I dan Pembantu Bupati Wilayah II dimana
Kabupaten tersebut memperingati Hari Jadinya setiap tanggal 4 Oktober.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar